RENCANA KERJA PENGHULU

-
dalam peraturan perundangan di negara kita, penghulu dikategorikan  pegawai fungsional yang bertugas mengawasi nikah/rujuk dan kegiatan kepenghuluan. sebagaimana peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara  nomor: per/62 /m.pan/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu  dan angka kreditnya (BAB I Pasal 1 ayat (1) )yang menyatakan bahwa penghulu, adalah “pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama islam dan kegiatan kepenghuluan”.
Dari keterangan diatas, kita dapat mengetahui bahwa penghulu bertugas  dalam dua hal yaitu pertama ; Mengawasi nikah/rujuk menurut agama islam yang berarti pengawasan pernikahan mereka yang beragama islam dilakukan oleh seorang penghulu. Bagi yang non-islam pencatatan dilakukan di catatan sipil. Dan yang kedua;  kegiatan kepenghuluan yaitu kegiatan pelayanan dan konsultasi  nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan (lih. Pasal 1 Ayat 2). 
Dalam (ayat 3 ) di jelaskan bahwa Pelayanan dan Konsultasi nikah/rujuk, adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Penghulu meliputi perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan; 
dan Dalam (Ayat 4) Pengembangan Kepenghuluan, adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Penghulu meliputi pengkajian masalah hukum munakahat (bahsul masail munakahat dan ahwal as-syaksiyah), pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk, pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk, penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat, serta koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang nikah dan rujuk.
Agar dapat terlaksana tugas pokok dan fungsi sebagai seorang Penghulu diperlukanlah perencanaan yang baik. perencanaan yang baik ini akan terwujud apabila Penghulu diawal tahun telah Menyusun RKT dan RKP serta RKO (Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja Perorangan dan Rencana Kerja Operasional).
Contoh RKT, RKP dan RKO 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mata Diklat Administrasi Nikah Rujuk

-
Di dalam negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian dan Perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan. Untuk lebih lengkapnya materi dapat di unduh di sini  Peraturan undang-undang tentang PERKAWINAN & PENGHULU klik disini
Baca selengkapnya

KOMPETENSI KEPRIBADIAN

-
Gambar
Keberhasilan proses belajar peserta didik sangat ditentukan oleh kompetensi sosial guru. Hal ini dikarenakan guru sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai fasilitator dan sekaligus juga pusat inisiatif pembelajaran. Untuk itu guru harus selalu mengembangkan kemampuan dirinya. Soerang guru perlu mempunyai standar profesi dengan menguasai materi dan strategi pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mampu mendorong siswanya untuk belajar dengan sungguh-sungguh.
Baca selengkapnya