Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Multimedia

-
Selain Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Penelitian Tindakan Kelas, Balai Diklat Keagamaan Denpasar sebagai penyelenggara diklat tingkat daerah untuk meningkatkan kopetensi guru juga menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Multimedia. yang salah satu sasarannya adalah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD se Kabupaten Badung. Diklat ini dilaksanakan selama 7 hari dari tanggal 13 s.d 19 Mei 2013 yang bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung.

Diklat ini dibuka oleh Bapak Kepala Tata Usaha Kementerian Agama Kab. Badung dan dihadiri oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kab. Badung. serta Ketua Panitia Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Multimedia (Drs. I Wayan Diarsa, M.Si).
Dalam sambutan Bapak Kepala Tata Usaha Kementerian Agama menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru maka sangat diperlukan untuk mengikuti Pendidikan dan latihan (Diklat) yang salah satunya Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Multimedia bagi Guru Agama Islam SD Se-Kabupaten Badung ini, karena itu beliau mengharapkan kepada Peserta Diklat untuk mengikuti diklat ini dengan serius demi tercapainya tujuan diklat tersebut.
Menurut pengakuan dari sebagian peserta diklat bahwa meraka belum bisa meng-operasikan Komputer/lapotop bahkan ada yang belum pernah sama sekali menggunakan Komputer/Laptop. walaupun demikian dalam proses pembelajaran peserta diklat sangat bersemangat dan mereka berkeinginan untuk bisa menerapkan dalam proses pembelajaran di sekolah menggunakan multimedia. Semangat...!!!!!

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

RENCANA KERJA PENGHULU

-
dalam peraturan perundangan di negara kita, penghulu dikategorikan   pegawai fungsional yang bertugas mengawasi nikah/rujuk dan kegiatan kepenghuluan. sebagaimana peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara   nomor: per/62 /m.pan/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu   dan angka kreditnya (BAB I Pasal 1 ayat (1) )yang menyatakan bahwa penghulu, adalah “pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama islam dan kegiatan kepenghuluan”.
Baca selengkapnya

Mata Diklat Administrasi Nikah Rujuk

-
Di dalam negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian dan Perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan. Untuk lebih lengkapnya materi dapat di unduh di sini  Peraturan undang-undang tentang PERKAWINAN & PENGHULU klik disini
Baca selengkapnya